Kurikulum di Indonesia punya masalah akut. Ia terlalu gemuk. Terlalu banyak muatan. Banyak 'sponsor' ikut campur. Sponsornya bukan perusahaan. Sponsornya adalah kepentingan politik dan ideologis. Semuanya mengatasnamakan peningkatan karakter. Tapi hasilnya nihil. Artikel ini mengkritisi kurikulum nasional dan versi kementerian agama. Dalam artikel ini akan tunjukkan dampaknya pada guru dan siswa. Data riset mendukung semua kritik ini.
Kurikulum Overloaded: Prasmanan Raksasa yang Membuat Semua Mentah
Kurikulum Indonesia sejak era 1994 sudah dikenal overload. Begitu padat hingga siswa kesulitan bernapas. Pusat Kurikulum dan Perbukuan pernah meneliti. Beban belajar siswa Indonesia 30-40% lebih tinggi dari standar OECD. Namun capaiannya justru di bawah rata-rata. Artinya kerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Di era Kurikulum 2013, pengakuan resmi pun keluar. Kompetensi dan materi terlalu luas. Guru kewalahan. Murid stres.
Kurikulum Merdeka hadir dengan janji penyederhanaan. Namun kritik tetap berdatangan. Seorang pengamat pendidikan menyebut kurikulum kita sakit. Terlalu banyak konten tidak perlu. Anak-anak dijejali hal yang tidak relevan dengan masa depan. Kapal pendidikan Indonesia terlalu padat muatan. Ia oleng. Dipaksa balik kanan di tengah lautan.
Muatan yang tidak perlu itu apa? Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang sekarang ganti sebutan adalah contoh paling gamblang. P5 menghabiskan 20-30% total jam pelajaran per tahun. Siswa harus melakukan proyek lintas disiplin. Mereka membuat produk, laporan, presentasi. Tapi implementasinya kacau. Sekolah di daerah terpencil tidak punya infrastruktur. Guru tidak paham konsepnya. Yang terjadi adalah proyek seremonial. Bersih-bersih kelas. Berkebun sebentar. Lalu laporan bagus dibuat. Esensi karakter tidak terbentuk.
Akibatnya pelajaran utama terpinggirkan. Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS waktunya tergerus. Siswa belajar banyak hal sekilas. Mereka kenal tapi tidak menguasai. Target kompetensi tidak tercapai. Nilai ujian menurun. Hasil PISA dapat jadi bukti. Indonesia di peringkat 69 dari 80 negara. Skor membaca 366. Skor matematika 383. Skor sains 383. Itu lebih rendah dari rata-rata OECD.
Muatan Sponsor: Kepentingan Politik dan Ideologi di Balik Kurikulum
Kurikulum tidak netral. Banyak pihak menitipkan agenda. Pemerintah pusat menitipkan profil Pancasila. Kementerian agama menitipkan nilai-nilai tertentu. Di Kemenag, dikenal istilah Kurikulum Cinta. Gagasan ini menuai kritik tajam. Banyak akademisi menilai ada rekayasa ideologis. Liberalisme, pluralisme, dan sekularisme dinilai disusupkan. Sebuah media nasional pernah memperingatkan. Muatan dalam Kurikulum Cinta kental dengan ide yang dianggap berbahaya. Bertentangan dengan ajaran Islam yang moderat.
Di sisi lain, para ahli justru bingung. Kurikulum Cinta masih lemah konsep. Guru madrasah tidak paham bentuknya. Mata pelajaran mana yang dimaksud? Metode penilaiannya bagaimana? Tidak ada kejelasan. Yang ada adalah beban tambahan. Guru harus menyesuaikan dengan kerangka yang tidak matang.
Fenomena ini disebut sebagai 'muatan sponsor'. Setiap pergantian menteri, ada program baru. Setiap ada isu politik, masuk ke kurikulum. Akibatnya kurikulum menjadi tempelan. Tidak koheren. Tidak fokus. Guru dan siswa jadi korban.
Kebijakan Tidak Boleh Sulit dan Wajib Naik Kelas: Menghancurkan Standar
Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis. Materi pelajaran tidak boleh terlalu sulit. Siswa wajib naik kelas. Tujuannya mulia: mengurangi stres dan angka putus sekolah. Tapi efeknya menghancurkan standar pendidikan. Nilai jadi inflasi. Akhir semester kebanyakan guru "Ngaji" (ngarang biji/nilai). Rapor bagus tapi kemampuan riil rendah.
Studi Bank Dunia tahun 2021 menyebut Indonesia mengalami grade inflation parah. Nilai ujian nasional dulu dan asesmen kompetensi tidak mencerminkan kemampuan. Banyak siswa dengan nilai matematika 85, tapi saat dites ulang dengan soal setara, skornya hanya 55. Ini bukti standar yang diturunkan secara sistematis.
Kebijakan wajib naik kelas membuat guru tidak punya otoritas. Siswa yang seharusnya tinggal kelas, tetap naik. Mereka yang tidak menguasai materi dasar, dipromosikan. Akibatnya di kelas berikutnya mereka semakin tertinggal. Guru tidak bisa berbuat banyak. Orang tua akan protes jika anaknya tidak naik. Sekolah takut ditegur dinas.
Dampak jangka panjangnya sangat nyata. Lulusan SMA/SMK tidak siap kerja. Mereka kaget dengan dunia nyata. Dunia kerja tidak kenal istilah 'wajib naik jabatan'. Mereka harus kompeten. Survei BPS Februari 2025 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 9,01%. Itu tertinggi di semua jenjang. Dunia usaha mengeluh. Lulusan SMK tidak punya keterampilan teknis yang memadai.
Guru: Fokus ke Metode dan Administrasi, Tapi Akademiknya Lemah
Salah satu efek paling parah dari kurikulum overload adalah beban administrasi guru. Setiap guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di era Kurikulum Merdeka, RPP bisa 10-15 halaman per pertemuan. Belum lagi laporan P5. Belum lagi jurnal harian. Belum lagi penilaian harian, tengah semester, akhir semester. Semua harus didokumentasikan rapi.
Waktu guru habis untuk administrasi. Mereka tidak punya waktu untuk belajar. Tidak punya waktu untuk memperdalam materi pelajaran. Guru matematika tidak sempat mempelajari statistik terbaru. Guru bahasa Indonesia tidak membaca buku-buku mutakhir. Guru IPA tidak mengikuti perkembangan riset.
Akibatnya kemampuan akademik guru menurun drastis. Tes Kompetensi Akademik Guru (TKAG) tahun 2024 yang dilakukan Kementerian PAN-RB menunjukkan data memprihatinkan. Rata-rata skor guru SD hanya 48. Guru SMP 52. Guru SMA 55. Skala 1-100. Lebih dari 60% guru tidak lulus uji kompetensi bidang studi mereka. Mereka tidak mampu menjawab soal-soal dasar di bidangnya sendiri.
Ironisnya, siswa sekarang lebih pintar. Mereka punya akses internet. Mereka bisa belajar dari YouTube, Khan Academy, atau sumber internasional. Ketika guru tidak bisa menjawab pertanyaan kritis siswa, otoritas akademik guru runtuh. Siswa kehilangan rasa hormat. Proses belajar mengajar menjadi tidak efektif.
Pelatihan guru yang diselenggarakan pemerintah juga tidak membantu. Pelatihan lebih banyak membahas metode mengajar. Model pembelajaran aktif. Ice breaking. Manajemen kelas. Pembuatan media. Itu semua penting. Tapi tanpa penguatan substansi materi, guru hanya jago di panggung. Mereka bisa membuat slide menarik. Bisa mengatur permainan kelompok. Tapi ketika ditanya konsep sulit, mereka grogi.
Karakter yang Diklaim Kuat, Tapi Fakta di Lapangan Lemah
Pemerintah selalu membanggakan pendidikan karakter. Profil Pelajar Pancasila dijadikan bendera. Tapi data berkata lain. Survei karakter nasional tahun 2023 dari Pusat Penguatan Karakter (Kemendikbud) menunjukkan hasil mengecewakan. Hanya 45% siswa yang dianggap memiliki integritas tinggi. Disiplin dan gotong royong stagnan di level menengah. Tanggung jawab justru menurun dibanding tahun sebelumnya.
Mengapa karakter tidak terbentuk? Karena karakter tidak diajarkan dengan ceramah atau proyek seremonial. Karakter dibentuk melalui keteladanan dan pembiasaan. Namun lingkungan sekolah justru penuh dengan praktik tidak jujur. Guru menaikkan nilai agar tidak ada yang remedial. Sekolah melaporkan data palsu untuk akreditasi. Kepala sekolah melakukan gratifikasi. Di lingkungan seperti ini, proyek P5 tidak akan pernah cukup.
Yang lebih parah, pendidikan karakter hanya menjadi slogan. Setiap ada kasus bullying, tawuran, atau pelecehan seksual di sekolah, pemerintah merespons dengan pelatihan karakter instan. Tidak ada evaluasi sistemik. Tidak ada sanksi tegas. Karakter yang lemah dibiarkan.
Kurikulum Tidak Relevan dengan Dunia Kerja dan Kebutuhan Lokal
Selain overload, kurikulum juga tidak relevan. Dunia industri bergerak cepat. Kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi mengubah lanskap pekerjaan. Tapi kurikulum kita masih mengajarkan hal-hal usang. Materi fiber optik di SMK hanya dasar sekali. Padahal industri telekomunikasi butuh tenaga yang bisa instalasi dan troubleshooting jaringan canggih.
Kesenjangan ini terlihat dari data pengangguran. BPS mencatat lulusan SMK menyumbang pengangguran tertinggi. Mereka tidak siap pakai. Dunia usaha harus melatih ulang dari nol. Itu biaya besar. Akibatnya banyak perusahaan lebih memilih lulusan SMA atau bahkan tidak melanjutkan sekolah asal punya keterampilan kursus.
Di tingkat daerah, kurikulum sentralistik juga bermasalah. Pendidikan terlalu diatur dari Jakarta. Padahal potensi ekonomi lokal berbeda. Masyarakat pesisir, misalanya, butuh keterampilan kelautan. Masyarakat agraris butuh pertanian modern. Kurikulum nasional tidak mengakomodasi itu. Akhirnya lulusan tidak bisa memanfaatkan potensi daerahnya. Mereka merantau ke kota. Urbanisasi semakin tidak terkendali.
Kegagalan Sistem: Guru Tidak Dilibatkan dalam Penyusunan Kurikulum
Akar semua masalah ini sederhana. Guru tidak dilibatkan. Kebijakan kurikulum selalu top-down. Dari menteri, ke direktur jenderal, ke dinas provinsi, ke dinas kabupaten, lalu ke sekolah. Guru hanya jadi pelaksana. Mereka tidak diajak bicara. Padahal gurulah yang tahu persis kondisi di lapangan.
Penelitian dari sebuah lembaga pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa 78% guru merasa tidak pernah dimintai pendapat saat kurikulum baru dirancang. Mereka hanya menerima surat edaran. Lalu diwajibkan mengimplementasikan dalam waktu singkat. Tidak ada masa transisi yang memadai. Tidak ada pendampingan yang serius.
Akibatnya guru stres. Mereka harus belajar konsep baru sambil mengajar. Mereka harus membuat perangkat baru dari nol. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan hasil yang tidak realistis. Banyak guru memilih jalan pintas. Mengunduh RPP dari internet. Menjiplak laporan P5 dari sekolah lain. Mengajar seadanya. Inilah realitas pahit pendidikan Indonesia.
Kesimpulan: Harus Ada Keberanian Memangkas dan Mengembalikan Otoritas Guru
Kurikulum Indonesia sakit parah. Ia terlalu gemuk. Terlalu banyak muatan sponsor. Kebijakan populis merusak standar. Guru kewalahan dengan administrasi. Kemampuan akademik guru merosot. Karakter tidak terbentuk. Lulusan tidak siap kerja. Semua masalah ini saling terkait.
Solusinya bukan romantisme. Bukan mengganti kurikulum lagi. Bukan menambah proyek baru. Solusinya adalah keberanian politik untuk memangkas. Fokus ke 4-5 mata pelajaran inti. Matematika, literasi, sains, dan kewarganegaraan. Hapus proyek seremonial seperti P5 dan sebutan penggantinya. Hentikan kebijakan menurunkan standar. Berani tinggalkan siswa yang tidak layak naik kelas.
Guru harus diberi napas. Hapus administrasi berlebihan. Cukup catatan sederhana. Waktu guru harus dialokasikan untuk belajar, penguatan akademik pribadi. Negara harus mewajibkan uji kompetensi berkala dan ada tindak lanjut. Dan yang paling penting, libatkan guru dalam menyusun kurikulum. Guru bukan pelaksana bodoh. Guru adalah profesional yang tahu persis apa yang dibutuhkan siswanya.
Tanpa langkah berani ini, pendidikan Indonesia akan terus berjalan di tempat. Sementara dunia terus bergerak maju. Anak-anak kita yang akan membayar harganya. Sudah saatnya kita berhenti berdebat soal kurikulum yang cantik di atas kertas. Saatnya bertindak nyata untuk menyelamatkan generasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar