Masa akhir semester adalah masa tersibuk bagi guru: membuat laporan hasil belajar untuk siswa. Semula, dulu, pengolahan nilai akhir semester masih terasa biasa-biasa saja, tanpa gejolak apa pun.
Ketika belum ada KKM (kriteria ketuntasan minimal), masih banyak sekolah yang menjaga idealisme dalam pemberian nilai setiap mata pelajaran.
Lalu bagaimana setelah KKM diberlakukan?
Seolah-olah muncul huru‑hara. Awal-awal penerapan, rumusan penentuan KKM terlihat rapi dan sesuai rumus. Meskipun begitu, semua aspek itu tetap bersifat kualitatif sehingga objektivitasnya sulit dipertahankan.
Semakin ke belakang, seiring banyaknya kepentingan yang bermain di belakang angka KKM—mulai dari akreditasi, penerimaan siswa baru, hingga jalur mahasiswa—semuanya terasa makin rumit.
Mungkin niat awal pembuat kebijakan sangat mulia: agar mutu pendidikan di negeri ini meningkat. Namun, dalam praktiknya, pragmatisme pun menjalar ke ruang kelas.
KKM tidak lagi sepenuhnya mengacu pada rumusan aspek kompleksitas kompetensi dasar, sumber daya pembelajaran, dan kemampuan awal siswa. Persentase setiap aspek tetap dihitung, tapi hanya di atas kertas.
Ini sesuai petunjuk yang diterima para praktisi pendidikan di berbagai diklat atau pelatihan. Sekali lagi, ini hanya teori.