KKM adalah Sumber Kekacauan Pendidikan

Masa akhir semester adalah masa tersibuk bagi guru: membuat laporan hasil belajar untuk siswa. Semula, dulu, pengolahan nilai akhir semester masih terasa biasa-biasa saja, tanpa gejolak apa pun.

Ketika belum ada KKM (kriteria ketuntasan minimal), masih banyak sekolah yang menjaga idealisme dalam pemberian nilai setiap mata pelajaran.

Lalu bagaimana setelah KKM diberlakukan?

Seolah-olah muncul huru‑hara. Awal-awal penerapan, rumusan penentuan KKM terlihat rapi dan sesuai rumus. Meskipun begitu, semua aspek itu tetap bersifat kualitatif sehingga objektivitasnya sulit dipertahankan.

Semakin ke belakang, seiring banyaknya kepentingan yang bermain di belakang angka KKM—mulai dari akreditasi, penerimaan siswa baru, hingga jalur mahasiswa—semuanya terasa makin rumit.

Mungkin niat awal pembuat kebijakan sangat mulia: agar mutu pendidikan di negeri ini meningkat. Namun, dalam praktiknya, pragmatisme pun menjalar ke ruang kelas.

KKM tidak lagi sepenuhnya mengacu pada rumusan aspek kompleksitas kompetensi dasar, sumber daya pembelajaran, dan kemampuan awal siswa. Persentase setiap aspek tetap dihitung, tapi hanya di atas kertas.

Ini sesuai petunjuk yang diterima para praktisi pendidikan di berbagai diklat atau pelatihan. Sekali lagi, ini hanya teori.

Praktiknya?

KKM jarang ditentukan dengan cara itu. Penetapan KKM justru lebih banyak dipengaruhi pertimbangan “nasib” siswa dan nasib sekolah. Karena tingginya KKM antar-sekolah di satu daerah, akhirnya KKM dipatok sekian, begitu saja.

Lengkaplah kekacauan ini.

Bagi orang tua yang sekaligus guru, membuka laporan hasil belajar anak sering kali hanya menghasilkan senyum getir atau urutan dada. Ke mana lagi pendidikan ini akan dibawa?

Selain KKM, bertumpuknya administrasi yang wajib dipenuhi guru membuat banyak kegiatan hanya berputar di sekitar kertas. Mengajar kadang tergeser ke posisi kedua.

Tentu tidak semua guru demikian, tapi rasa ini banyak dirasakan rekan‑rekan di lapangan.

Di teori, segala sesuatu terlihat rapi dan sistematis. Di praktik, realitas guru jauh berbeda—terutama di sekolah kota maupun di daerah pelosok.

Saat akhir semester, kegiatan yang sedang tren disebut “mengaji”: mengarang biji atau nilai. Ini kegiatan masif, terjadi di mana-mana, tanpa pandang kota atau pelosok.

Bagi yang tidak mau repot, sebagian guru masih mengklaim cukup mengingat wajah siswa untuk memberi nilai menurut perasaan. Data pendukung memang ada, tapi akhirnya tetap muncul nilai yang justru tidak dikehendaki.

Di saat yang sama, tekanan untuk memenuhi KKM memaksa guru “mengaji” untuk menyelamatkan angka.

Terbentuklah fenomena besar: kegiatan mengaji nilai yang luas dan nyaris tidak terbantahkan. Karena begitu banyak yang melakukan, guru‑guru tidak lagi berani menyangkal bahwa mereka ikut melakukan—meskipun dengan berbagai alasan.

Sumber kekacauan ini, pada akhirnya, tidak lain adalah KKM.

Penilaian dalam Kurikulum 2013 memang “mengharamkan” penilaian acuan norma (PAN). Yang diwajibkan adalah penilaian acuan patokan (PAP), karena setiap kompetensi memiliki target capaian jelas.

Secara sederhana, nilai dipatok berdasarkan KKM. Itu saja bahasa gampangnya.

Jika nilai siswa kurang dari KKM, ia dinyatakan tidak tuntas untuk suatu mata pelajaran. Konsekuensinya bisa panjang, terutama jika siswa tetap tidak tuntas setelah beberapa kali remedial.

Mengapa siswa bisa tidak tuntas?

Bagi guru, karena tidak mau diklaim tidak becus mengajar. Kepala sekolah tidak mau terkesan tidak berhasil membina guru. Singkatnya, semua bermain aman.

Buat tuntas saja.

Lengkaplah sudah.

Hulu dari semua dinamika ini adalah KKM. Muaranya adalah “konversi nilai”.

Secara teori penilaian, PAN sebenarnya tidak dilarang. Ia hanya memang tidak cocok untuk standarisasi, karena sifatnya merujuk pada populasi atau sampel.

Meski begitu, ketimbang mengarang nilai seenak hati tanpa dasar, banyak guru justru memilih PAN karena terasa lebih manusiawi.

Nilai mentah yang rendah, sedang, dan tinggi tetap akan berbeda, karena antarnilai diatur dalam rentang tertentu. Ini sebenarnya pengaturan nilai yang sedikit lebih berbasis data, atau lebih ilmiah.

Di kalangan guru, istilah “pengaturan nilai” sering dibuat lebih halus dan diganti dengan “konversi nilai”.

Nah, “konversi nilai rendah” kerap berakhir setidaknya sama dengan KKM. 😃

Banyak rekan guru meminta bantuan bagaimana mengonversi nilai siswa agar setidaknya menyentuh KKM, tetapi tetap terasa adil.

Dari kebutuhan inilah muncul ide membuat alat konversi nilai. Alat ini tidak sepenuhnya mengikuti rumus PAN, tetapi setidaknya memberi rasa “keadilan” bagi siswa dalam satu sekolah.

Jangan ditertawakan, apalagi dipertanyakan, macam apa “keadilan” yang dimaksud.

Cukup pejamkan mata dan layangkan pikiran. Kalau sangu anak SD dan sangu anak SMA saja berbeda, maka besarannya juga mestinya berbeda.

Jadilah alat pengonversi nilai tadi. Kalau mau melihat, silakan klik pranala ini.

Bahkan untuk kebutuhan tertentu, ada rekan guru yang meminta dibuatkan sebaran nilai per-KD dengan rata-rata yang sudah ditentukan.

Penulis sendiri berharap penerapan KKM ini bisa dihentikan atau dikaji ulang kembali manfaatnya bagi pendidikan. Lebih baik hentikan huru‑hara yang berpotensi mengacaukan esensi mendidik.

Jika banyak orang mengagungkan sistem pendidikan di Finlandia, silakan. Tapi coba lihat juga bagaimana sistem penilaiannya di sana.

Banyak guru berharap, kalau pun tidak bisa lebih baik, sistem penilaian berikutnya sebaiknya kembali ke zaman tanpa KKM. Biar lulusan bersaing secara alami.

Setiap masuk jenjang pendidikan atau dunia kerja, biar pihak terkait menyelenggarakan seleksi sendiri dengan alat sesuai kebutuhan mereka.

Nilai-nilai cukup digunakan sebagai alat baca batas proses belajar saja, tanpa beban tambahan yang berlebihan. Itu pun kalau masih dianggap perlu.

Jika tidak perlu, biarkan siswa belajar tanpa takut pada angka rendah. Semoga pemerintah benar-benar meninjau ulang kebijakan KKM ini.